Saran #01 kepada media massa: narasumber.
“We’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dalam pandemi, informasi sangat penting. Saat ini, masyarakat memang membutuhkan berbagai sarana untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain sabun dan air bersih, ada kebutuhan yang cukup besar bagi keluarga untuk memiliki cairan sanitasi tangan, masker, mengonsumsi suplemen kesehatan, dan multivitamin. Tapi, kebutuhan dasar yang juga mesti tersedia adalah informasi yang benar. Informasi yang dapat diandalkan, tidak simpang siur, saling tindih dan meragukan.
Pers ada di depan untuk kerja itu. Tugas pers dalam pandemi di antaranya: memberitakan bahaya yang sedang mengancam publik; menyebarkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah hasil temuan ilmuwan; memberi edukasi kepada pembaca/pemirsa; menyampaikan rencana-rencana otoritas kesehatan dan perkembangan kerjanya; melaporkan (bila ada) kegagalan yang dilakukan oleh yang berwenang; dan menginvestigasi potensi-potensi penyalahgunaan dan manipulasi oleh pihak berwenang.
[Baca: Bagaimana Melaporkan Pandemi Covid-19]
Saran pertama SpektatorID ini kali adalah menyeleksi narasumber. Kita mesti memiliki kriteria narasumber yang layak untuk diwawancarai dan dikutip. Kriteria yang cocok dalam situasi pandemi, sesuai dengan tugas-tugas jurnalis di atas, antara lain:
Cakap
Kompeten. Ini mutlak. Mereka memang ada pada posisi untuk memberi keterangan kepada publik melalui media massa. Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penangangan Korona, Menteri Kesehatan, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kepala Rumah Sakit, Kepala Daerah, termasuk dalam kriteria ini.
Ada narasumber yang cakap di luar tim operasi penanganan pandemi. Kepala atau juru bicara lembaga penelitian yang diberi mandat untuk menemukan vaksin, obat sementara, bahkan obat penyembuh. Namun, khusus untuk kritera “ahli”, akan diberi catatan tersendiri di bagian bawah artikel ini.
Ketua DPR adalah juru bicara parlemen. Tapi tak semua ketua komisi di DPR layak dikutip untuk liputan pandemi. Komisi yang mengurusi isu pertahanan nasional, misalnya, harus ditangguhkan untuk diwawancara, kendati pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan korona terbilang cukup besar.
Para analis dan pengamat kesehatan masyarakat, ahli pandemi, mereka yang memiliki latar belakang pengalaman dalam operasi-operasi penanganan wabah, adalah narasumber cakap yang bisa menjadi penyeimbang untuk berita. Periksa betul latar belakangnya, dan upayakan mereka tidak terkait dengan isu-isu politik atau kelompok yang ada.
Berwenang mewakili otoritas
Tak semua pejabat dan aparatur layak bicara. Tak semua orang dari Kantor Presiden layak jadi narasumber, misalnya. Berlaku pula untuk kepolisian, badan intelijen, dan kementerian serta lembaga pemerintah yang terkait dengan isu kesehatan masyarakat dan wabah Covid-19.
Bisa dimaklumi, pers membutuhkan kesegaran narasumber pada isu-isu spesifik. Agar pemirsa dan pembaca tak bosan dengan wajah atau suara itu-itu lagi. Sebaliknya, isu-isu spesifik kerap bisa dimanfaatkan pula oleh orang dengan latar belakang “bisa dikait-kaitkan” untuk tampil ke publik lewat media.
Dalam pemberitaan media sepekan terakhir, beberapa narasumber masuk kategori tidak berwenang dan tidak cakap sekaligus. Narasi yang disampaikan narasumber hanya berkisar pada “pemerintah telah bekerja sebelum …”, “pemerintah telah siap…”, “kami telah mengejewantahkan apa yang diinstruksikan Presiden…” yang ketika tampil justru nampak ia belum membaca apa isi instruksi tersebut secara detil.
Pastikan hanya mereka yang dapat mewakili institusinya yang berbicara kepada media. Jangan sampai mereka menjadi penyebar infodemi. Niatnya boleh jadi baik, menenangkan publik, tapi sepanjang pekan lalu, kita tahu bahwa niat baik tak cukup.
Ada ungkapan, “the road to heaven is paved with good intentions.” Maka, hati-hati dengan mereka sangat penting.
Bila ada aparatur atau pejabat yang pangkatnya lebih rendah dari kepala institusi mendekati jurnalis dan menyatakan ia bisa memberi keterangan, tanyakan kepada atasannya apakah yang bersangkutan memang bisa mewakili lembaga tersebut. Sebetulnya, si aparatur atau pejabat itu pasti bohong. Sebab, siapa juru bicara untuk isu-isu tertentu sudah pasti ditetapkan terbuka oleh kepala institusi, bila bukan dirinya sendiri yang bicara. Tapi, tak ada salahnya memeriksa ulang.
Melampaui wewenangnya
Badan Intelijen Negara (BIN) barangkali memiliki kemampuan deteksi penyebaran virus. Banyak ahli dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga ini yang mendukung kinerja surveillance. Apakah lembaga intelijen berwenang memberi keterangan publik? Tentu saja.
Tapi, cek, siapa pengguna informasi intelijen? Biasanya, informasi yang dapat diperoleh jurnalis dari intelijen bersifat leak (bocoran), maka sepatutnya keterangan dari mereka tidak diambil begitu saja sebagai berita. Pertimbangkan baik-baik, bila memang penting diungkap ke publik, cari informasi dan narasumber penguat serta pembanding. Bila hanya bikin tambah panik, lupakan.
Lagi pula, kecuali ada bukti yang kuat untuk membantah, situasi sekarang ini adalah pandemi wabah penyakit yang tak diduga. Bukan akibat suatu operasi percobaan senjata biologi. Namun, upaya melibatkan BIN dalam penanganan virus korona di Indonesia tentu wewenang dan kebijakan Presiden. Hanya jurnalis mesti tahu di mana menempatkan mereka dalam berita.
Seleksi Ahli
Kita perlu punya definisi ketat tentang ahli. Apakah setiap orang dari dunia farmasi yang hari-hari ini berinisiatif mencari penangkal virus adalah ahli? Apakah mereka yang memiliki latar belakang pengetahuan virologi termasuk ahli yang bisa kita wawancarai?
Andaikan ada seorang ahli botani bersama ahli farmakologi mengaku menemukan ramuan mujarab menangkal bahkan mengobati Covid-19, apakah mereka layak untuk menjadi narasumber? Bila mereka menggelar konferensi pers, perlukan wartawan hadir?
Barangkali penelitian dilakukan diam-diam untuk memberi kejutan menggembirakan?
Bagaimana sesuatu yang penting buat masyarakat bisa diuji bila dilakukan serba diam-diam? (Ini berlaku juga untuk semua tindakan operasi pandemi).
Begitu pula narasumber ahli yang tidak terkait langsung dengan virus. Mereka bisa saja analis kebijakan publik, kesehatan masyarakat, viral historian (bila ada), termasuk ekonom.
Sebaiknya mulai ditradisikan (kembali): satu sumber bukanlah sumber.
Mewakili kepentingan masyarakat, terutama yang rentan
Jangan abaikan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Mereka mewakili masyarakat untuk berbicara, terutama dari kelompok rentan: perempuan, anak-anak, disabilitas, kelompok persamaan gender, dan preferensi seksual. Diskusikan dengan mereka dampak operasi pandemi yang dapat merugikan hak-hak dasar warga negara.
Tapi, setiap organisasi memiliki latar belakangnya. Para pendiri, aktivis, dan organisasi itu sendiri. Bila hari-hari ini tiba-tiba muncul suatu lembaga masyarakat bidang kesehatan, apakah mereka akan otomatis menjadi narasumber?
Organisasi massa, di Indonesia, dikenal bekerja di bidang sosial. Juga kegiatan-kegiatan politik dan jasa keamanan. Sementara ini, sebaiknya mereka bukan bagian dari daftar narasumber “mewakili kepentingan masyarakat” dalam pandemi, kecuali mengenai apa yang mereka lakukan.
Ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan pula oleh individu-individu atau kelompok guna mendukung kepentingan masyarakat. Tentu mereka menarik untuk menjadi narasumber. Namun, tetap, periksa kegiatan mereka. Bila kegiatan mereka justru memiliki potensi bahaya mengurung penyebaran virus, abaikan.
Strategi mengurung penyebaran virus di antaranya mengurangi kegiatan berkumpul secara massal dan menjaga jarak ketika berinteraksi di ruang sosial. Bila ada inisiatif dari masyarakat untuk berkampanye “tidak takut dengan virus” dan “kami aman” dengan menggelar kegiatan massal, aktivitas semacam ini konyol. Jadi abaikan.
Eh, Sunda Empire mewakili kepentingan masyarakat? Hayo…
Kepentingan ekonomi
Misal: serikat pekerja, pengelola mal, pemimpin perusahaan, ketua asosiasi bisnis dan profesi. Tapi, perlu diingat juga: satu sumber bukanlah sumber. Bila ada perusahaan yang merumahkan karyawannya hari-hari ini dengan mengurangi upah, karena alasan mendukung upaya mengurangi penyebaran virus, tentu tidak hanya direksi yang layak bicara.
Mereka yang menginspirasi
Pekerja medis dan tenaga sukarela dalam wabah adalah orang-orang yang berada di garis depan. Mereka memiliki risiko tertinggi untuk tertular.
Orang-orang dewasa dalam pemantauan, suspek, pasien yang sembuh, adalah bagian dari narasumber ini. Untuk tujuan-tujuan mengurangi panik dan ketakutan publik, mereka dapat pula memberikan testimoni. Namun, pers harus mematuhi semua standar etika dan ketentuan-ketentuan jurnalisme termasuk pedoman penyiaran (khusus bagi jurnalis penyiaran). Dapatkan izin tertulis dari narasumber-narasumber ini.
Tapi, ingat, jurnalis tidak sedang menggali cerita mereka untuk kepentingan membuat skenario sinetron.
Mereka yang membongkar
Siapa bilang dalam operasi pandemi, penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, tidak ada praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, pat gulipat? Temukan si peniup peluit atau pemukul kentongan atau kerongkongan dalam ini. Lalu terapkan standar dan metode peliputan investigasi. []
