Pemerintah telah menambah jumlah penduduk yang akan menerima vaksin, baik gratis maupun bayar sendiri. Pengadaan vaksin gratis ditangani oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan yang berbayar dikerjakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Informasi ini diperoleh dari bahan paparan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, tertanggal 15 Desember 2020.
Total kebutuhan vaksin, menurut paparan tersebut, bertambah menjadi 418,6 juta dosis dari sebelumnya 246,5 juta dosis. Ini akibat sasaran Vaksin Pemerintah, demikian istilah untuk vaksinasi gratis, bertambah dari 32,1 juta orang menjadi 100 juta orang. Kebutuhan dosis meningkat dari 73,9 juta dosis menjadi 230 juta dosis. Sedangkan Vaksin Mandiri, begitu sebutan untuk vaksin berbayar, bertambah dari 75 juta orang menjadi 82 juta orang. Kebutuhan dosisnya naik dari 172,6 juta ke 188,6 juta.
Hingga akhir 2020, pemerintah telah memesan 155.504.000 dosis. Proses negosiasi dan pembicaraan dengan beberapa produsen, masih dilakukan untuk mendapatkan sekira 216.000.000 dosis. Namun, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pemerintah telah mengamankan sekitar 660 juta dosis vaksin COVID-19 yang didapatkan dari kerja sama bilateral dan multilateral.
“Kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin dan segera menandatangani kontrak dengan Pfizer dengan 50 juta adalah firm dan 50 juta opsional,” kata Budi Gunadi Sadikin, 29/12/2020.
Selengkapnya bisa disimak melalui tautan YouTube Sekretariat Presiden.
Hingga akhir Januari tahun ini, vaksin dari Sinovac akan kembali tiba di Indonesia sebanyak 5,8 juta dosis. Selanjutnya, hingga Januari 2022, dijadwalkan dari 8,5 juta sampai 14,3 juta dosis per bulan. Sedangkan vaksin Novavax, yang baru saja dikontrak, akan datang mulai Juni tahun ini (4 juta dosis) hingga Oktober 2022 (6 juta dosis). Setiap bulannya, selama 17 bulan, vaksin Novavax rata-rata datang sebanyak 8 juta dosis.
Novavax adalah produsen baru yang dihubungi pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19. Jenis vaksin yang akan digunakan oleh Indonesia sebelumnya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 9860 tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan ini ditandatangani oleh Menkes Terawan Agus Putranto, 3 Desember lalu.
Dalam Kepmenkes 9860/2020 disebutkan vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di RI adalah yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer and BioNTech, dan Sinovac Biotech. Dalam perjalanannya, nama Sinopharm tak lagi disebutkan sebagai salah satu produsen pemasok vaksin ke Indonesia. Sedianya Kimia Farma yang akan mengimpor vaksin asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tersebut.
Dalam bahan paparan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Sinopharm malah tak muncul lagi. Nama baru yang belum pernah disebutkan sebelumnya adalah Johnson&Johnson. Sedangkan Moderna yang sudah ditetapkan sejak awal masih belum juga memasuki tahap negosiasi. (Lihat infografis).
Siapa gratis, siapa bayar?
Calon penerima vaksin, mulai tutup tahun 2020 dihubungi lewat layanan pesan pendek. Mereka ini yang akan menerima suntikan vaksin Sinovac. Kelompok penerima prioritas telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Permenkes ini ditandangani oleh Terawan Agus Putranto pada 14 Desember.
Pasal 8 ayat 4 Permenkes No. 84/2020 menyebutkan, vaksin akan diprioritaskan bagi 6 kelompok berikut:
- Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya;
- Tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga;
- Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi;
- Aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif;
- Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.
Bila Anda belum menerima pesan pendek dari pemerintah, dapat cek di situs https://pedulilindungi.id/ Pada Beranda situs tersebut, klik tombol “Periksa” dan masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat ini, sesuai urutan prioritas, baru tenaga kesehatan yang dikirim pesan pendek atau yang bisa cek status NIK-nya.
Pada grafis di atas memang tak disebutkan kelompok masyarakat mana yang gratis dan bayar. Namun, bila menyimak daftar estimasi kedatangan tiap vaksin, AstraZeneca paling cepat akan datang bulan April dan Pfiezer pada bulan Juli. Ada dua skenario kedatangan vaksin-vaksin ini.
Skenario pengadaan vaksin
Dalam skenario pertama, hingga akhir 2021 RI akan memiliki 275,56 juta dosis vaksin. Lalu pada Oktober 2022 sebanyak 96 juta dosis akan tiba. Dalam hitungan ini, total vaksin yang akan dimiliki RI sebanyak 371,5 juta dosis. Masih kurang hampir 48 juta dosis. Namun, kekurangan ini bisa bertambah, mengingat sebanyak 116 juta dosis belum dipesan, dan 102 juta masih berstatus potensial.
Skenario kedua cukup optimistis, yakni terpenuhinya seluruh kebutuhan vaksin sebanyak 418,6 juta dosis. Target kedatangan vaksin juga lebih cepat, yakni hingga akhir Maret 2022. Pada kedua skenario tersebut, Moderna dan Johnson&Johnson tetap belum diketahui berapa banyak yang bisa diperoleh RI.
Anda yang telah berketetapan hati untuk mengikuti vaksin berbayar, apalagi mengincar vaksin Pfizer, Anda bisa mulai antre sejak Juli tahun ini. Pfizer dijadwalkan tiba sebanyak 7,5 juta hingga 8 juta dosis. Tapi, pemesanan belum dilakukan hingga akhir tahun 2020. Status vaksin Pfizer dan AstraZeneca masih tercatat sebagai “potensi”. []
